Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini tengah mengembangkan kebijakan insentif pajak guna mendukung pertumbuhan industri perfilman. Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, menjelaskan bahwa pemerintah sedang merancang insentif yang sesuai untuk sektor perfilman ini, bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. “Pemerintah sedang merancang kebijakan untuk mendukung sektor perfilman karena kami mengakui bahwa sektor ini berkontribusi besar terhadap kreativitas dan nilai tambah,” ungkapnya setelah rapat dengar pendapat di Komisi XI DPR RI pada Senin (13/6/2023). Febrio menekankan bahwa dukungan pemerintah terhadap industri perfilman perlu terus ditingkatkan mengingat minat dan konsumsi masyarakat dalam sektor ini terus meningkat. “Selain itu, kami juga mendukung daerah tujuan wisata agar mendapatkan promosi yang lebih baik,” tambahnya.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengungkapkan bahwa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah terutama ditujukan untuk mendukung kelancaran proses produksi film. “Kami akan memberikan insentif dalam bentuk bukan hanya terkait dengan biaya promosi, tetapi juga melalui rebate pajak yang bisa digunakan untuk menutupi biaya promosi dan produksi,” jelasnya.
Sandiaga juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan tambahan bantuan untuk industri film. Sebelumnya, industri film telah menerima dukungan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), namun permohonan tambahan tersebut masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas.
