BeritaInvestor.id – Divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk merupakan peluang yang sangat baik untuk memperkuat hilirisasi nikel di Indonesia, terutama dengan pemerintah sebagai pemegang saham pengendali (PSP) Vale.
Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, peluang ini akan berdampak pada integrasi antara sektor tambang nikel dengan smelter di Indonesia, terutama melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Dengan adanya pengendalian Vale oleh pemerintah, akan terjadi integrasi yang melibatkan rantai pasok penuh dari nikel,” ujar Bhima pada Rabu (12/7/2023).
Selama ini, bijih nikel hanya diolah di dalam negeri menjadi bentuk setengah jadi, seperti feronikel dan nikel pig iron, yang kemudian diekspor ke negara tujuan.
Namun, pemerintah telah menargetkan agar bijih nikel dapat diolah di Indonesia menjadi barang jadi, termasuk sebagai bahan utama produksi baterai.
Saat ini, pemerintah masih merencanakan divestasi Vale Indonesia seiring berakhirnya kontrak karya perusahaan tersebut pada 2025. Vale perlu memegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari negara untuk menjaga kelangsungan bisnisnya.
Hingga saat ini, holding tambang MIND ID masih memiliki 20% saham Vale. Sementara itu, Vale Canada Limited masih memegang 43,79% saham Vale.
Selain itu, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. memiliki 15,03% saham, sementara investor lainnya memiliki kepemilikan di bawah 2%. Vale juga telah melepas 20,37% sahamnya ke Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham INCO.
[tv-chart symbol=”IDX:VALE” width=”420″ height=”240″ language=”en” interval=”D” timezone=”Asia/Bangkok” theme=”White” style=”1″ toolbar_bg=”#f1f3f6″ enable_publishing=”” hide_top_toolbar=”” withdateranges=”” hide_side_toolbar=”” allow_symbol_change=”” save_image=”” details=”” hotlist=”” calendar=”” stocktwits=”” headlines=”” hideideas=”” hideideasbutton=”” referral_id=””]
Pemerintah berupaya untuk menguasai Vale Indonesia dengan hak partisipasi operasional dan finansial, yang akan memberikan dampak besar pada penerimaan negara.
Menurut Bhima, proses hilirisasi nikel masih belum tuntas. Sebagian besar hasil pengolahan di dalam negeri masih berbentuk setengah jadi, sehingga penerimaan negara belum optimal.
Presiden Joko Widodo telah memerintahkan penguatan hilirisasi industri pertambangan, terutama nikel. Larangan ekspor bijih nikel pada 2020 telah meningkatkan nilai ekspor produk turunan nikel, yang pada 2022 mencapai USD33,8 miliar, dengan USD14,3 miliar di antaranya berasal dari ekspor besi dan baja.
“Ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk mengintegrasikan hilirisasi nikel,” ungkap Bhima.
Pengamat Pertambangan, Ferdy Hasiman, menilai bahwa upaya pemerintah untuk menjadi pengendali Vale akan meningkatkan kontribusi negara dalam ekosistem hilirisasi nikel.
Menurutnya, Vale Indonesia telah memiliki peran penting dalam hilirisasi nikel dengan kontribusi sebesar 24% dan berpotensi untuk meningkatkan perannya.
“Dengan MIND ID menjadi pemegang saham pengendali Vale Indonesia, kontribusi negara dalam hilirisasi nikel akan semakin baik,” tambahnya.
Disclamer : keputusan pembelian /penjualan Saham sepenuhnya ada di tangan investor
