BeritaInvestor.id – Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan bahwa Indonesia mampu mencatat surplus anggaran sebesar Rp259,76 triliun jika program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan dengan tepat dan efektif. Dalam laporan terbarunya, Celios mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berusaha untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306,7 triliun melalui Instruksi Presiden Nomor 1/2025 mengenai efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Proyeksi menunjukkan bahwa jika skema MBG yang terarah diterapkan, anggaran yang dibutuhkan hanya sebesar Rp117,93 triliun. Dengan perhitungan ini, Indonesia akan memerlukan tambahan sebesar Rp46,93 triliun dari anggaran yang saat ini tersedia, yaitu Rp71 triliun. Jika tambahan anggaran tersebut berhasil diambil dari efisiensi belanja, maka negara dapat menghemat hingga Rp259,76 triliun.
Celios menekankan bahwa skema yang lebih fokus dan terarah dalam pelaksanaan MBG jauh lebih efisien ketimbang pendekatan pemerintah yang saat ini menghabiskan anggaran hingga Rp400 triliun, di mana sebagian besar dana tersebut justru dinikmati oleh anak-anak dari keluarga yang lebih mampu. “Dengan pendekatan yang lebih terfokus, kami dapat mencapai efisiensi dan dampak yang lebih besar,” jelas laporan tersebut.
Namun, Celios juga memperingatkan bahwa jika seluruh penghematan sebesar Rp306,7 triliun dialokasikan untuk MBG, dapat berisiko menyebabkan pemborosan besar dalam fiskal. Hal ini karena alokasi anggaran yang tinggi untuk satu program dapat mengganggu distribusi sumber daya negara. “Penggunaan seluruh dana penghematan untuk MBG menghilangkan potensi kita untuk berinvestasi dalam sektor-sektor lain yang semakin mendesak dan penting untuk mengurangi kemiskinan,” tambah Celios.
Rekomendasi dari Celios adalah menerapkan skema MBG dengan pendekatan terarah, menyasar kelompok yang paling membutuhkan, seperti anak-anak yang mengalami malnutrisi serta ibu hamil dari keluarga berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan, dengan fokus pada daerah yang rentan.
Celios juga mengusulkan bahwa dana yang dihasilkan dari efisiensi bisa digunakan untuk berbagai program lain, antara lain: meningkatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tambahan Rp30,37 triliun untuk 10,16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM); mendukung Program Indonesia Pintar (PIP) dengan penambahan Rp13,71 triliun untuk 18,89 juta siswa, serta beasiswa kuliah dengan tambahan Rp14,49 triliun untuk 1,04 juta mahasiswa; meningkatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan Rp4,98 triliun untuk 1,38 juta pekerja; dan subsidi tiket KRL sebesar Rp1,80 triliun untuk gratis dari Jakarta menuju Bogor. Selain itu, BPJS Kesehatan berpotensi menerima tambahan Rp47,21 triliun untuk 98,35 juta peserta dan subsidi pupuk sebesar Rp54,86 triliun bagi 9,98 juta petani.
Dalam hal ini, pemerintah diimbau untuk mempertimbangkan kebutuhan mendesak di berbagai sektor demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Disclaimer: Keputusan pembelian / penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.
