BeritaInvestor.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, telah mengadakan rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI untuk membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2025 kepada sejumlah perusahaan pelat merah. Total PMN yang dibutuhkan untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp44 triliun yang akan disalurkan kepada 16 BUMN.
Perbaikan Pembiayaan melalui Dividen
Erick Thohir menjelaskan bahwa selama lima tahun terakhir, terdapat perbaikan dalam pembiayaan BUMN yang sebelumnya sangat bergantung pada utang negara. Saat ini, pembiayaan lebih banyak didukung oleh capaian dividen. “Nilainya kurang lebih Rp 280 triliun selama 5 tahun dan suntikannya kurang lebih Rp 226,1 triliun,” ujarnya dalam rapat kerja di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (10/7).
Menurut Erick, lebih dari 90% dari PMN tersebut telah terserap selama lima tahun terakhir. PMN tahun 2023 yang cair pada Desember 2023 dan beberapa PMN tahun 2024 yang masih dalam proses pencairan akan terus dioptimalkan penggunaannya.
Alokasi PMN untuk Berbagai Program
Mayoritas PMN (89%) yang diterima oleh BUMN digunakan untuk Penugasan Pemerintah, seperti program listrik desa, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, dan infrastruktur konektivitas seperti LRT, jalan tol, dan pelabuhan. “Penugasan ini mencakup sebagian 7% untuk restrukturisasi dan 4% untuk pengembangan usaha, yang tentunya harus dipantau terus menerus,” paparnya.
Sebelum keputusan disepakati, masing-masing fraksi memberikan catatan. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan menolak pemberian PMN untuk PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun dan Perumnas sebesar Rp 1 triliun. Namun, usulan PMN untuk 16 BUMN disetujui dengan catatan bahwa Menteri BUMN harus memastikan penggunaan PMN yang produktif, efektif, dan efisien sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Daftar BUMN Penerima PMN Tahun 2025
Berikut adalah 16 BUMN yang mendapat PMN untuk Tahun Anggaran 2025:
- PT Hutama Karya (Persero): Rp 13,86 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.
- PT Asabri: Rp 3,61 triliun untuk perbaikan permodalan.
- PT PLN (Persero): Rp 3 triliun untuk program listrik desa.
- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG: Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan KUR.
- PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI: Rp 2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru.
- PT Bio Farma (Persero): Rp 2,21 triliun untuk fasilitas capex baru.
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk: Rp 2,09 triliun untuk pembangunan Tol Jogja – Bawen dan Solo – Jogja.
- PT Wijaya Karya (Persero): Rp 2 triliun untuk perbaikan struktur permodalan.
- PT Len Industri (Persero): Rp 2 triliun untuk modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.
- PT Danareksa (Persero): Rp 2 triliun untuk pengembangan usaha.
- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI: Rp 1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah.
- PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food: Rp 1,62 triliun untuk modal kerja program CPP.
- PT PP (Persero): Rp 1,56 triliun untuk penyelesaian proyek Jogja – Bawen dan KIT Subang.
- Perum DAMRI: Rp 1 triliun untuk penyediaan bus listrik.
- Perumnas: Rp 1 triliun untuk penyelesaian persediaan perumahan.
- PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA: Rp 976 miliar untuk pembuatan kereta KRL.
Disclamer : keputusan pembelian / penjualan Saham sepenuhnya ada di tangan investor
