Komisi VII DPR RI, melalui Wakil Ketua Bambang Haryadi, telah meminta pemerintah untuk meninjau ulang rencana perpanjangan izin kontrak PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang akan berakhir pada tahun 2025. Salah satu pertimbangan yang diajukan adalah terkait komposisi saham Vale Indonesia saat ini, di mana mayoritas dari 20% saham yang dilepas ke publik dikuasai oleh pihak asing.
Bambang Haryadi mengungkapkan bahwa pihak asing, termasuk Dana Pensiun Sumitomo, memiliki sebagian besar dari saham tersebut, padahal Sumitomo juga telah memiliki saham yang tercatat di Vale. Oleh karena itu, Bambang meminta pemerintah untuk mengambil alih kepemilikan saham 51% PT Vale Indonesia Tbk secara penuh sebagai syarat perpanjangan izin menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), karena saat ini masih berstatus Kontrak Karya (KK).
Untuk mendapatkan perpanjangan izin menjadi IUPK, Vale harus mendivestasikan 51% sahamnya kepada investor nasional atau pemerintah. Namun, hingga saat ini Vale baru mendivestasikan 20% sahamnya ke MIND ID. Artinya, jika Vale hanya menawarkan 11% sahamnya kepada negara, maka saat ini baru 31% saham yang dimiliki oleh RI. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kepemilikan publik sebesar 20,7% di PT Vale Indonesia ternyata tidak dikuasai oleh pasar domestik.
Bambang menyoroti penggunaan perusahaan cangkang domestik oleh Vale yang memiliki 20% saham. Ia juga menambahkan bahwa Sumitomo sendiri sudah memiliki saham yang tercatat di PT Vale Indonesia. Oleh karena itu, ia mendorong proses divestasi saham PT Vale sebesar 20% melalui MIND ID agar pemerintah RI dapat menguasai kepemilikan saham 51% secara penuh.
Dalam konteks pemenuhan target Net Zero Emission (NZE) di sektor transportasi, Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian, menyatakan bahwa diperlukan pemenuhan bahan baku baterai kendaraan listrik. Namun, dengan struktur pemegang saham Vale Indonesia saat ini, porsi saham negara masih lebih kecil dibandingkan saham asing. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk meninjau ulang perpanjangan kontrak Vale Indonesia dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Ramson juga menekankan bahwa dengan dominasi MIND ID, pemerintah akan memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan strategis terkait usaha Vale Indonesia. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk meninjau ulang perpanjangan kontrak Vale Indonesia dan memastikan bahwa BUMN pemerintah memiliki hak suara mayoritas dalam membuat keputusan terkait perusahaan tersebut.
[tv-chart symbol=”IDX:INCO” width=”420″ height=”240″ language=”en” interval=”D” timezone=”Asia/Bangkok” theme=”White” style=”1″ toolbar_bg=”#f1f3f6″ enable_publishing=”” hide_top_toolbar=”” withdateranges=”” hide_side_toolbar=”” allow_symbol_change=”” save_image=”” details=”” hotlist=”” calendar=”” stocktwits=”” headlines=”” hideideas=”” hideideasbutton=”” referral_id=””]
