BeritaInvestor.id – Konsumsi pemerintah kontraksi sebesar 1,38% pada kuartal I-2025 tahunan karena proses administrasi realokasi anggaran. Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan hal ini tidak secara langsung terkait kebijakan efisiensi, meski Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja sebesar Rp306,69 triliun.
Akibat Efisiensi, Dampak Baru Akan Terasa di Q2 2025
Pengumuman BPS menunjukkan kontraksi hanya bersifat sementara. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut realokasi anggaran baru akan berdampak pada kuartal II-2025. Ia menjelaskan kondisi ini berbeda dengan tahun lalu, saat konsumsi pemerintah naik signifikan (20,44%) di Q1 2024 karena alokasi dana untuk Pemilu.
Kementerian Keuangan Realokasi Rp86,6 Triliun ke 99 Instansi
Pemerintah telah membuka blokir anggaran sebesar Rp86,6 triliun untuk 99 kementerian/lembaga (K/L) hingga akhir April. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan realokasi ini terbagi: Rp33,11 triliun untuk K/L baru di Kabinet Merah Putih dan Rp53,49 triliun untuk 76 K/L lainnya.
Data Lima Tahun: Kontraksi Ini Lebih Ringan dari 2022
Realisasi pertumbuhan konsumsi pemerintah di kuartal I menunjukkan tren berikut (yoy):
- 2021: 2,59%
- 2022: -6,58%
- 2023: 3,33%
- 2024: 20,44%
- 2025: -1,38%
Analisis BPS menunjukkan kontraksi tahun ini masih lebih baik dari rekor terburuk 2022 (-6,58%).
Disclaimer: Keputusan pembelian / penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.
