BeritaInvestor.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kebijakan efisiensi untuk kementerian dan lembaga (K/L) pada tahun 2025 akan menjadi acuan utama dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk 2026. Kebijakan ini bertujuan menciptakan budaya baru yang mendorong efisiensi dalam birokrasi di seluruh instansi pemerintah. “Kami setuju bahwa efisiensi K/L pada 2025 akan dijadikan sebagai baseline, agar menciptakan budaya kerja yang efisien,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI.
Kebijakan Efisiensi untuk Pelayanan Publik
Sri Mulyani menambahkan bahwa meskipun pemerintah belum mulai menyusun anggaran untuk 2026, kebijakan efisiensi tahun ini diharapkan dapat mempercepat dan memperbaiki pelaksanaan tugas tanpa mengorbankan pelayanan publik atau mengurangi target yang ada. Menurutnya, efisiensi harus meningkatkan fokus pada tujuan Asta Cita tanpa memengaruhi alokasi untuk bantuan sosial.
Baselining APBN 2026
Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, juga mengonfirmasi bahwa penyusunan APBN 2026 akan merujuk pada APBN 2025 yang sudah efisien, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menyangkut efisiensi belanja. “Pesannya jelas bahwa baseline APBN 2026 mengikuti APBN 2025 yang sudah mengalami efisiensi,” ungkap Misbakhun.
Anggaran Tetap Stabil
Sri Mulyani memastikan bahwa total anggaran untuk kementerian dan lembaga setelah penyesuaian efisiensi tetap di angka Rp306,69 triliun. Beberapa kementerian juga mendapatkan tambahan anggaran setelah rapat rekonstruksi, seperti Kementerian PPN/Bappenas yang awalnya mengalami pengurangan anggaran Rp1,07 triliun, namun menerima tambahan Rp75 miliar. Sementara itu, anggaran Polri turun menjadi Rp106 triliun setelah pemangkasan anggaran sebesar Rp20 triliun.
Disclaimer: Keputusan pembelian / penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.
